Medan,KoranM24-Kedudukan Langkat sebagai Institusi Kesultanan pada masa lalu memiliki posisi yang sejajar dengan Bangsa-bangsa asing yang melakukan kontrak politik dan ekonomi.
Sebagai perkembangan kota yang lebih modern, hidupnya beberapa suku bangsa yang diperlukan kebijakan untuk mengatur tata kelola masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, maka dibentuklah Dewan Kota Binjai.
Pada tahun 1933, Diangkatlah Dewan Kota Binjai yang terdiri dari :
W.Ph.Cool Haas dari Perwakilan Hindia Belanda, Tjoeng Njan Khin, seorang Kapten China Langkat, Djalaloedin, seorang Dokter Langkat, Tengku Mohamad Jasin, dikenal dengan Pangeran Jambak, bertindak sebagai Wakil Kerapatan Kesultanan Langkat, Mr. JB Kan, sebagai Ketua Dewan Tanah Bindjai dan Langsa, Baharoeddin, seorang Panitera Pajak Pengadilan Bindjai;
WF Enrich, seorang Pengawas Department of Road and Works Deli Railway Company, lalu PM Visser, seorang Pengawas Langkat ondernemingen the Deli Company, J. Louwerier, seorang Kepala Dokter Rumah Sakit Bangkattan the Deli Company, HJ Liver, seorang Administrator Perusahaan Timbang Langkat of the Deli Batavia Society.
Kota Binjai yang merupakan pusat Keluhakan (Red : Wilayah) Langkat Hulu, di era selanjutnya Kota Binjai menjadi Pusat Pemerintahan Keresidenan Sumatera Timur, dilanjutkan menjadi Ibukota Kabupaten Langkat dan pada akhirnya Binjai dengan aturan otonomi daerah pada tahun 1982, Binjai menjadi Kotamadya, sejalan dengan berpindahnya ibu kota Kabupaten Langkat ke Stabat.
