KISARAN – KoranM24 – Sejumlah Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Asahan, diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Asahan, Rabu (21/10/2026). Pemeriksaan pada Kades-Kades tersebut,terkait pembelian Video Profil Potensi Desa dan Barcode Desa yang diduga fiktif dan mark-up.
Dimana harga pembelian video profil potensi desa dibandrol Rp. 8,5 juta dan barcode desa dibandrol dengan harga Rp. 3,5 juta per unit disetiap desa. Sehingga menjadi temuan mark-up, karena tidak sesuai harga pasar dibeli oleh desa pada vendors.
Pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP) Kabupaten Asahan itu, akan berlangsung selama 45 hari kerja. Pemeriksaan itu juga atas perintah pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Asahan.
"Benar, pihak Inspektorat sedang melakukan pemeriiksaan pada Kades-kades yang membeli Video Profil Desa dan Barcode Desa pada rekanan. Dimana pemeriksaan itu terkait pembelian barang pengadaan yang diduga fiktif dan mark-up, "ujar Abdul Rahman pada KoranM24,Kamis (22/10/2026) sekira pukul 11:35 WIB melalui whatsApp.
Sedangkan pemeriksaan itu, kata Rahman, berdasarkan perintah pihak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Asahan yang meminta pihak Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan dan audit.
"Kades yang diperiksa tidak 177 Kades. Hanya Kades yang membeli video profil potensi desa dan barcode desa. Sedangkan Kades yang tidak beli tidak diperiksa, "pungkas Abdul Rahman.
Terpisah, Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) , Haidir Butar-butar ketika dikonfirmasi wartawan, Kamis (22/10/2026) sekira pukul 13:10 WIB melalui whatsapp, membenarkan adanya pemeriksaan beberapa Kades se Asahan oleh Inspektorat..
"Ya benar Bang. Sejumlah Kades diperiksa oleh Inspektorat Asahan. Pemeriksaan itu bergilir dilakukan APIP. Itupun hanya Kades -Kades yang membeli pengadaan saja. Sedangkan Kades yang tidak membeli,tidak diperiksa, "ujar Kades Silau Maraja ini.
Pemeriksaan Kades -kades itu, kata Haidir Butar-Butar, terkait adanya pembelian video profil potensi desa dan barcode desa yang diduga adanya mark-up atau kelebihan pembayaran dan fiktif dalam pembelian barang tersebut.
"Memang ada Desa yang membeli barang-barang pengadaan tersebut. Namun tidak dianggarkan dalam APBDes. Ada juga yang sudah menganggarkan. Namun, pembelian tersebut sudah ada disetujui oleh semua perangkat desa, "jelas Haidir.
Pantaaun awak media ini, terlihat beberapa Kades datang ke Kantor Inspektorat Asahan, Jalan Lintas Sumatera Jenderal Ahmad Yanni Kisaran Kabupaten Asahan.
